Revisi DIPA menjadikan bumerang bagi relawan BKM

Program PNPM Madiri Perkotaan diambang kepunahan, karena relawan BKM sudah merasa dikecewakan oleh adanya revisi DIPA anggaran PNPM Mandiri, sebelumnya Pagu yang ditetapkan adalah sekitar 200juta per BKM. Dalam pencairan dana BLM tahap I telah terserap di masing-masing BKM sejumlah 60juta dan BLM tahap II hingga kini belum terserap sama sekali.
Di masyarakat telah beredar kabar bahwa BLM tahap II yang rencana akan dicairkan pada bulan Desember 2009 adalah 60 Juta APBN dan 40 Juta APBD, akan tetapi realitas dilapangan BLM tahap II yang dari APBD hanya 16 juta dan APBN tidak ada pencairan dana, hal ini menunjukan bahwa dalam program pemberdayaan masyarakat di kabupaten Kudus tidak mendapatkn suport yang maksimal dari instansi terkait. Kalau dilihat dari angaran pajak yang dari sektor pita cukai sangat besar jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain, seharusnya anggran yang dari APBD janganlah dikurangi karena program PNPM Mandiri Perkotaan sangat dihaapkan bagi warga miskin.
Relawan BKM ibaratnya hanyalah sebagai sapi perah, dimana sang majikan hanya mendapatkan keuntungan dibalik ketulusan dan keikhlasan para pejuang penanggulangan kemiskinan. Misalkan kalau semua relawan-relawan BKM yang telah rela bekerja dan tidak mendapatkan gaji mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan maka BKM akan tinggal nama saja. Marilah kita berfikir bersama betapa sengsaranya semua relawan yang harus bekerja siang dan malam hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak di gaji sama sekali, yang didapat saat ini hanyalah ucapan terima kasih dari warga miskin saja. Kami sebagai relawan BKM hanyalah memohon kepada bapak/ibu yang mempunyai wewenang di anggaran PNPM Mandiri sudilah dapat memperjuangkan demi kepentingan masyarakat, jangan hanya meminta gaji dan mencari hidup di masyarakat.
Kalau pengurangan anggaran DIPA PNPM Mandiri memang benar-benar terjadi berarti telah tejadi kemunduran dalam program pengentasan kemiskinan.